MAKALAH BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA)

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Tak banyak diperdebatkan bahwa industri merupakan tulang punggung perindustrian, sehingga terkadang pembangunan ekonomi identik dengan industrialisasi. Yang sering menjadi permasalahan adalah bagaimana proses industrialisasi dilaksanakan serta jenis industri apakah yang harus dipilih oleh suatu negara. Industri kecil dan menengah, dimana sebagian besar masyarakat terlibat di dalamnya, mengalami marginalisasi bahkan kehancuran. Di sisi lain, industri besar dengan konglomeratisasinya ternyata memiliki kinerja ekonomi yang buruk, sehingga perannya dalam perekonomian dipertanyakan.[1]

Peran pemerintah yang diimplementasikan melalui BUMN ternyata tidak optimal. Bahkan, seringkali BUMN justru menjadi tanggungan ekonomi-politik dari pengusaha. Investasi  pemerintah dalam manajemen BUMN merupakan kasus biasa di Indonesia, terutama menyangkut pembagian peran antara pemerintah, swasta dan koperasi.

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN.

BUMN berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai. Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya. Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.

B.       Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas Ekonomi mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

C.   Rumusan Masalah

a)         Apa pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

b)        Apa ciri – ciri BUMN?

c)         Apa maksud dan tujuan dari BUMN?

d)        Bagaimana visi dan misi BUMN?

e)         Apa prinsip dalam pengelolaan BUMN?

BAB II

PEMBAHASAN

A.      Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untukmenyediakanarang atau jasa bagi masyarakat. Berdasarkan PP No. 45 tahun 2005,BUMN adalah  badan  usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaansecara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.[2]

Berdasarkan Undang- Undang No. 19 tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian dari Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN[3], adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menyatakan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan “Bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua pasal ini merupakan jaminan bagi pemerintah untuk ikut serta berperan dalam perekonomian negara. Penguasaan oleh negara dalam hidup orang banyak bukan berarti memiliki, namun mengandung arti memberi kekuataan tertinggi kepada negara untuk :

a.      Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan  dan   pemeliharaan

b.      Menentukan dan mengatur hak-hak bumi, air, dan kekayaan alam

c.      Mengatur serta menentukan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1232/kmk.013/1989 pasal 2 yang dimaksud dengan badan usaha milik negara adalah badan usaha dan anak perusahaan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara[4]. Karena seluruh modalnya dimiliki oleh negara berarti manajernya sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Menurut instruksi presiden No. 7 tahun 1967, perusahaan negaradiubah bentuknya menjadi BUMN dan disederhanakan menjadi perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum) , dan perusahaan perseroan (persero).

B.   Ciri – Ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1.   Badan usaha dimiliki oleh pemerintah.

2.   Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.

3.        Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.

4.        Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

5.        Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.

6.        Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara.

7.        Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.

C.      Maksud dan Tujuan BUMN

Berdasarkan UU no. 19 Tahun 2003 pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak lain adalah sebagai berikut:

a)    Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

b)   Mengejar keuntungan.

c)    Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

d)   Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

e)    Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

D.  Visi dan Misi BUMN

Dibawah pembinaan Kementrian BUMN telah tersusun suatu Master Plan BUMN tahun 2002-2008 yang memuat VISI “Menjadikan BUMN sebagai Badan Usaha yang tangguh dalam persaingan global dan mampu memenuhi harapan stakeholder” dengan beberapa catatan :

1)        BUMN sebagai Badan Usaha perlu dikembangkan sebagai pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia.

2)        Sesuai asa kemanfaatan, pemilikan saham oleh negara tidak harus dipertahankan baik sebagai pemegang saham mayoritas atau minoritas.

3)        Pembinaan BUMN diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan secara profesional, efisien dan tangguh sehingga mampu menghadapi persaingan global.

4)        Meningkatkan kontribusi kepada negara baik dalam bentuk pajak, deviden maupun hasil privatisasi serta memenuhi harapan stakeholders.

Dari visi tersebut juga dikandung suatu MISI yang juga tersusun dalam suatu Master Plan BUMN tahun 2002-2008BUMN sebagai berikut :

1)        Melaksanakan reformasi dalam ruang lingkup budaya kerja, strategi dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan pada prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMN.

2)        Meningkatkan nilai perusahaan melalui restrukturisasi, privatisasi dan kerjasa usaha antar BUMN berdasar prinsip bisnis sehat.

3)        Meningkatkan daya saing melaui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk menyediakan produk barang dan jasa berkualitas dengan harga kompetitif serta pelayanan bermutu tinggi.

4)        Peningkatan kontribusi BUMN kepada negara

5)        Peningkatan peran BUMN dalam kepedulian terhadap lingkungan, pembinaan koperasi dan UKM dalam program kemitraan.

E.  Prinsip – Prinsip Pengelolaan BUMN

a)         Lebih bersifat social oriented / service oriented artinya berorientasi pada pelayanan kepentingan umum.

b)        Jika dalam manjalankan usahanya memperoleh keuntungan. Maka pemanfaatan keuntungan tersebut semaa-mata dimaksudkan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat.

c)         Selama masyarakat masih memerlukan , kegiatan badan usaha milik negara dilakukan secara terus-menerus.

d)        Sebagai agen pembangunan , seluruh daya dan kemampuannya diarahkan pada pembangunan nasional yang sedang dan akan dilaksanakan.

e)         Merupakan sarana vital yang efektif untuk melaksanakan pembangunan nasional, sehingga direksi harus senantiasa membuat kebijakan yang sesuai dengan GBHN.

f)         Pengorganisasian dilakukan secara profesionalisme.

F.   Kelebihan dan Kekurangan BUMN

a)        Kelebihan BUMN :

·     Menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak

·      Mendapat jaminan dan dukungan dari Negara

·      Permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari Negara

·      Kelangsungan hidup perusahaan terjamin

·      Sebagai sumber pendapatan negara

b)        Kekurangan BUMN :

·           Pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien

·           Manajemen perusahaan kurang professional

·           Menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital

·           Pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang mengikat

·           Sulit memperoleh keuntungan bahkan seringkali merugi

G.   Peranan BUMN terhadap Peningkatan Kemampuan Rakyat

·           Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal

·           Sebagai mitra kerja dalam kegiatan usaha dengan badan usaha swasta dan koperasi

·           Mencegah agar tidak terjadi penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta

·           Sebagai sumber penghasilan mengisi kekurangan kas negara untuk dipergunakan oleh negara dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

·           Sebagai sarana untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan per kapita.

·           Menyisihkan laba bersih untuk keperluan pembinaan usaha kecil, koperasi , dan masyarakat di sekitar BUMN

H.  Bentuk – Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

a)        Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan Jawatan (Perjan) adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan . Tujuan perjan adalah pengabdian dan melayani kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan umum. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, khususnya tentang Ketentuan Peralihan Pasal 93 dinyatakan bahwa dalam waktu dua tahun terhitung sejak undang – undang berlaku, semua BUMN yang berbentuk perjan harus sudah diubah bentuknya menjadi perum atau perseroan.

Contoh BUMN yang dahulunya Perjan, yaitu Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang berada di bawah Departemen Perhubung, tahun 1991 berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), kemudian menjadi Perusahaan Negara Kereta api (Penka), terakhir berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (PT.KAI). Serta Perjan Pegadaian yang berada di bawah Departemen Keuangan Berubah menjadi Perum Pegadaian. Dengan demikian, sejak tahun 2003 tidak ada lagi BUMN yang berbentuk Perjan.

Ciri-ciri perjan adalah sebagai berikut :

1.        Tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

2.        Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemerintah.

3.        Permodalan dan pembiayaan perusahaan termasuk dalam APBN yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan.

4.        Berada di bawah departemen , dirjen, atau pemerintah daerah yang terkait.

5.        Dipimpin oleh kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen.

6.        Perjan memiliki dan memperoleh fasilitas dari negara.

7.        Karyawan perjan berstatus pegawai negeri.

b)        Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu dan sekaligus mencari keuntungan yang berdasar prinsip pengelolaan perusahaan.

Ciri-ciri Perum adalah sebagai berikut :

1.        Pendirian perum diusulkan oleh menteri kepada presiden.

2.        Karyawan berstatus pengawai perusahaan negara.

3.        Statusnya adalah suatu badan hukum berbentuk perusahaan negara yaitu UU No.19 PP tahun 1960 dan PP tentang pendirian usaha.

4.        Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN.

5.        Dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dan dapat memperoleh kredit dari dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi.

6.        Kepengurusan atau alat kelengkapan perum terdiri dari menteri, direksi, dan dewan pengawas.

7.        Direksi bertugas sebagi pemimpin perum yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh menteri.

8.        Dewan pengawasan bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.

9.        Usaha perum adalah melayani kepentingan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

10.    Menteri yang ditunjuk diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal dan memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

11.    Berstatus badan hukum, sebagian besar kegiatannya bergerak di bidang jasa layanan umum.

12.    Laporan tahunan disampaikan kepada menteri atas nama pemerintah untuk mendapatkan pengesahan.

Kepengurusan Perum terdiri atas:

·           Menteri

Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

·            Direksi

Direksi Perum adalah organ Perum yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perum untuk kepentingan dan tujuan Perum, serta mewakili perum untuk di dalam maupun di luar pengadilan.

·           Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.

Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi persero[5].

Contoh Perum diantaranya Perum Pegadaian (Perusahaan Umum Pengadaian), Perum DAMRI (Perusahaan Umum Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia), Perum Jasatirta, Perum Peruri, Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka, dll.

c)         Perseroan

Perusahaan perseroan (perseroan) adalah perusahaan negara yang modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modal tersebut milik negara. Perseroan bergerak pada bidang usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Perangkat perseroan terdiri dari RUPS, direksi, dan komisaris. Contoh perseroan milik negara yaitu PT PLN, PT Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Telkom, dan sebagainya.

Tujuan pendirian perseroan adalah sebagai berikut :

       1.        Menyediakan barang atau jasa yang bermutu dan berdaya saing kuat.

       2.        Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Ciri-ciri Perseroan adalah sebagai berikut :

       1.        Berusaha mendapatkan keuntungan atau laba.

       2.        Karyawan berstatus sebagai pegawai swasta.

       3.        Status hukumnya sebagai hukum perdata, berbentuk perseroan terbatas (PT).

       4.        Modal berasal dari kekayaan negara dan dari saham dibeli negara.

       5.        Perseroan tidak mendapatkan fasilitas negara.

       6.         Dipimpin oleh dewan direksi.

       7.         Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang sebagian besar atau seluruh saham perusahaan.

       8.         Hubungan usaha perseroan diatur menurut hukum perdata.

Kepengurusan Persero terdiri atas:

       ·           RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

       ·           Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. Dalam hal ini Menteri bertindak selaku RUPS[6], pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

       ·           Komisaris

Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri. Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

I.  Pendirian, Pengurus, dan Pengawasan BUMN

       a)        Pendirian BUMN

Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 , BUMN didirikan dengan maksud :

·           Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya danpenerimaan Negara pada khususnya..

·           Mengejar keuntungan.

·           Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orangbanyak .

·           Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan olehsektor swasta dan koperasi.

·           Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golonganekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

·           Pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dimana dalamperaturan pemrintah tersebut setidaknya memuat :

Ø  Penetapan pendirian BUMN

Ø  Maksud dan tujuan didirikan BUMN

Ø  Penetapan besarnya penyertaan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkandalam rangka pendirian BUMN.

b)        Pengurusan BUMN

Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

c)         Pengawasan BUMN

Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Sedangkan Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundangundangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

BAB III

PENUTUP

A.      Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perjan, Perum, dan Perseroan adalah bentuk-bentuk badan usaha dari BUMN yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, memiliki tujuan umum yaitu untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Landasan hukum pendirian BUMN adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

Dan karena tujuan dan sumber pendanaan BUMN ini maka pengelolaan BUMN tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dan karena itu ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,dan Pengawasan BUMN.Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini maka dalam rangka pengelolaan BUMN tidak boleh menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut begitu juga aturan hukum yang mengatur tentang BUMN ini.

B.       Saran

Berdasarkan atas apa yang kami tulis dalam karya tulis dalam sebuah makalah yang berjudul “Badan Usaha Milik Negara (BUMN)” ini kami selaku penulis berharap memberi pemahaman bagi segenap pembaca sehingga dapat menambah wawasan bagi para pembaca terlebih lagi pada penulis sendiri.

Hanya sampai disinilah kemampuan kami dalam membahas Badan Usaha Milik Negara. Semoga karya tulis ini memberikan manfaat pada penulis dan para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Viva Pakarindo, LKS Ekonomi Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial/Kelas XI Semester 2 untuk SMA/MA

http://rodlial.blogspot.co.id/2014/02/makalah-bumn-bums-koperasi.html

http://muhammad-toha93.blogspot.co.id/2014/04/makalah-bumn.html

---

[1] BUMN Expose; Menguak Pengelolaan Aset Negara Senilai

[2] Ilmu pengetahuan sosial waluyo sue=wardi hlm 21

[3] Badan usaha milik negara

[4] Djaksantoso moeljono manajemen hlm 42

[5] Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah

[6] Rups adalah progam perserogan yang memiliki kewenagan exsklusif